Tonggak Sejarah Indonesia dalam Energi Terbarukan dan Transisi Energi pada Tahun 2024: Prestasi, Tantangan, dan Jalan Menuju Keberlanjutan

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pengembangan energi terbarukan. Pada semester pertama tahun 2024 (Januari-Juni), kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga baru dan terbarukan (PLT) meningkat sebesar 217,73 Mega Watt (MW), atau sekitar 66,6% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 326,91 MW. Penambahan kapasitas ini didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air dan surya. Pembangkit listrik tenaga air berhasil mencapai 66,4% dari target, sementara pembangkit listrik tenaga surya bahkan melampaui target dengan realisasi sebesar 147,02%. Meskipun pencapaian pembangkit listrik tenaga geothermal belum mencapai target, sektor energi terbarukan lainnya seperti bioenergi mencatat kemajuan positif dengan realisasi sebesar 43,2% dari target.

Selama tahun 2024, pemerintah Indonesia juga berhasil mencapai perkembangan positif dalam pembiayaan energi terbarukan. Investasi di sektor Energi Terbarukan (EBT) terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan peningkatan kapasitas terpasang. Hingga Juni 2024, investasi yang terealisasi mencapai USD 0,565 miliar, atau sekitar 45,9% dari target tahunan sebesar USD 1,232 miliar. Sektor geotermal dan berbagai jenis EBT menjadi kontributor utama dalam realisasi investasi ini. Kontribusi terbesar berasal dari sektor geotermal dengan nilai USD 0,218 miliar, diikuti oleh berbagai jenis energi terbarukan sebesar USD 0,335 miliar, bioenergi sebesar USD 0,011 miliar, dan konservasi energi sebesar USD 0,013 miliar. Peningkatan investasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan EBT, potensi pasar yang signifikan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi bersih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa realisasi campuran energi terbarukan (EBT) baru mencapai 13,93% dari target pencapaian campuran EBT pada akhir 2024 sebesar 19,5%.

Pada tahun ini dan hingga 2025, kemajuan signifikan telah dicapai dalam pengembangan energi terbarukan, dengan beberapa proyek berhasil diluncurkan, mencapai tahap uji coba, atau sudah beroperasi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetap optimis tentang perannya yang krusial dalam mendorong energi hijau di Indonesia, didukung oleh empat proyek energi terbarukan (EBT) baru yang direncanakan beroperasi pada 2025. Proyek-proyek tersebut meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling berkapasitas 60 MW, PLTS Terapung Karangkates berkapasitas 100 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) Timor berkapasitas 22 MW, dan PLTB Tanah Laut berkapasitas 70 MW. Inisiatif ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, yang bertujuan mencapai kapasitas energi terbarukan sebesar 20,9 GW pada tahun 2030. Rencana tersebut memperkirakan kontribusi terbesar berasal dari tenaga air (10,4 GW), diikuti oleh tenaga surya dan angin (5 GW), biomassa (0,6 GW), geotermal (3,4 GW), dan sumber energi lainnya (1,5 GW).

PLN juga telah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dengan kapasitas 2 x 55 MW. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menekankan komitmen perusahaan untuk mendukung transisi energi melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, guna mencapai target emisi nol bersih (NZE) pada tahun 2060. Keberadaan PLTA Jatigede menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 110 MW ke dalam campuran energi nasional. Tahap sinkronisasi pertama telah berhasil dilaksanakan, memastikan PLTA Jatigede dapat beroperasi secara andal setelah melalui proses pengujian dan integrasi dengan jaringan listrik. Proyek PLTA Jatigede telah melewati berbagai tahap penting dalam perkembangannya dan direncanakan beroperasi secara komersial pada Juni 2024 setelah menyelesaikan uji beban, uji keandalan, dan memperoleh Sertifikat Operasi (SLO). PLN yakin Pembangkit Listrik Tenaga Air Jatigede akan memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi listrik ramah lingkungan sambil memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kesuksesan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Selama tahun 2024, Indonesia juga berhasil menarik investasi internasional yang signifikan di sektor energi hijau dan energi terbarukan sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendukung transisi energi nasional. Dalam mendukung agenda ini, Kantor Bersama Implementasi Transisi Energi Indonesia (IET Joint Office), yang juga dikenal sebagai Rumah PATEN (National Energy Transition Action Design House), berperan aktif dengan berpartisipasi dalam konferensi Japan RE Invest Indonesia 2024. Acara yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo ini menjadi momen berharga untuk memperkenalkan IET Joint Office ke panggung internasional, setelah peluncuran IET Channel pada 22 November 2024. Acara ini diinisiasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo (KBRI Tokyo), Southeast Strategics, dan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), dengan tujuan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor energi terbarukan Indonesia dan Jepang. Peserta utama meliputi perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, dan PT PLN Indonesia Power. Mereka memaparkan proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia, menawarkan peluang investasi, dan menyoroti target ambisius transisi energi nasional. Acara ini berfungsi sebagai platform kunci untuk memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang, terutama melalui model pembiayaan campuran yang dapat menjadi contoh kemitraan internasional dalam penyediaan solusi energi berkelanjutan. IET Channel diharapkan berperan sebagai gerbang terintegrasi bagi investor, mengurangi hambatan, dan mempercepat implementasi proyek-proyek energi terbarukan berdampak tinggi.

Acara ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 39 GW hingga 2040 dengan dukungan investasi sebesar USD 166 miliar. Jepang, sebagai mitra strategis, terus mendukung pengembangan energi terbarukan Indonesia melalui transfer teknologi dan investasi. Japan RE Invest Indonesia 2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama bilateral, mempercepat transisi energi, dan membuka peluang investasi untuk masa depan energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, Presiden Prabowo mengundang investor China untuk berkolaborasi dalam proyek strategis di Indonesia. Selama kunjungan kenegaraan ke Republik Rakyat China, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama di Forum Bisnis Indonesia-China (ICBF) 2024. Perjanjian senilai total USD10 miliar atau sekitar Rp156,19 triliun mencakup proyek energi terbarukan (EBT) baru, seperti pembangkit listrik tenaga air dan infrastruktur energi bersih. Presiden optimis bahwa kerja sama ini akan mempercepat investasi di Indonesia, terutama di sektor energi, dan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut ICBF 2024 sebagai momentum strategis untuk menarik investasi asing, dengan target 60% pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan produksi energi bersih Indonesia sekaligus memperkuat keamanan energi nasional.

Selama tahun 2024, Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat terhadap agenda perubahan iklim global dengan menyempurnakan dokumen Kontribusi Nasional yang Ditentukan (SNDC) yang kedua. Sebagai Titik Kontak Nasional untuk Agenda Iklim Global, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Mitra NDC dan pemangku kepentingan lainnya mengembangkan SNDC sebagai langkah selanjutnya dari Intended-NDC, Updated-NDC, dan Enhanced-NDC. Dokumen ini mencerminkan prinsip “no-back sliding”, yang tidak mengurangi komitmen yang telah disepakati sebelumnya, sambil mendukung visi jangka panjang menuju ketahanan iklim rendah karbon pada tahun 2050 (LTS-LCCR 2050). SNDC merupakan bukti nyata peran aktif Indonesia dalam mencapai target Perjanjian Paris dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dalam SNDC, Indonesia berencana untuk mengurangi emisi karbon dalam skenario pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C, dengan target emisi nol bersih pada tahun 2060. Dokumen ini mencakup berbagai gas rumah kaca, mulai dari CO2 hingga gas-gas baru seperti HFCs, dengan tahun 2019 sebagai tahun acuan emisi. Tidak hanya itu, cakupan SNDC meluas ke sektor-sektor baru seperti maritim dan hulu minyak dan gas, sambil memperdalam strategi di sektor industri dan pertanian. Upaya ambisius ini tidak tanpa tantangan, memerlukan kerja keras yang konsisten di berbagai sektor, kolaborasi dengan dunia usaha, dan kontribusi nyata dari masyarakat. SNDC juga dirancang sebagai dokumen transformatif yang menjadikan aksi iklim sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merealisasikan investasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan optimisme yang didukung data, Indonesia memproyeksikan pengurangan emisi sebesar 103% pada tahun 2060. Namun, pencapaian ini memerlukan kelanjutan kebijakan, semangat kolaborasi, dan kepatuhan terhadap konvensi internasional. Melalui SNDC, Indonesia menunjukkan bahwa isu karbon bukan hanya masalah ekonomi, tetapi cerminan kinerja aksi iklim yang mendukung keberlangsungan bangsa. Dengan semangat kerja keras, dokumen ini akan diserahkan tepat waktu ke Sekretariat UNFCCC sebelum COP29, mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus menjadi pemain penting dalam agenda perubahan iklim global.

Sebagai kesimpulan, sepanjang tahun 2024, teknologi hijau di Indonesia terus berkembang pesat dan semakin diterapkan di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga perusahaan besar. Mesin-mesin kini dirancang lebih ramah lingkungan dengan polusi yang lebih sedikit dan efisiensi energi yang lebih baik. Sampah yang dihasilkan juga semakin diolah dan dimanfaatkan kembali. Selain itu, pembangkit listrik berbasis energi terbarukan mulai dibangun di kawasan perkantoran dan industri. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan teknologi hijau. Indonesia telah berhasil mengembangkan dan memproduksi massal sejumlah inovasi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Salah satunya adalah panel surya atap, yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan energi surya untuk kebutuhan listrik sehari-hari, sehingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, kendaraan listrik semakin populer sebagai solusi transportasi beremisi rendah, didukung oleh pengembangan infrastruktur seperti stasiun pengisian listrik. Pemanfaatan biogas juga semakin meningkat, di mana limbah organik diolah menjadi sumber energi alternatif yang efisien dan berkelanjutan. Inovasi lain yang menarik perhatian adalah taman atap, yang tidak hanya memperindah lingkungan perkotaan tetapi juga membantu menurunkan suhu di dalam bangunan dan menghemat energi. Keempat inovasi ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam mendukung energi terbarukan dan solusi lingkungan.

Namun, pada tahun 2024, Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kendala dalam investasi dan pengembangan energi terbarukan. Tantangan-tantangan ini dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori yang saling terkait, yang menguji komitmen dan kesiapan negara dalam transisi energi sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Memadai: Kebijakan energi terbarukan Indonesia bertujuan mencapai 23 persen dalam campuran energi primer, namun seringkali terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan. Misalnya, target campuran listrik 23 persen yang tercantum dalam RUPTL 2021-2030 tidak sebanding dengan target campuran energi primer. Selain itu, peraturan yang tidak konsisten dan kurang terintegrasi menjadi hambatan, seperti penghapusan Feed-in Tariffs secara terburu-buru saat sektor energi terbarukan belum cukup berkembang. Perubahan peraturan yang sering dan kebijakan yang tidak konsisten menyebabkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya membuat investor ragu.

2. Institusi dan Administrasi: Beberapa hambatan dalam kategori ini meliputi proses perizinan yang panjang, kurangnya standarisasi dalam perjanjian pembelian tenaga listrik, dan birokrasi perizinan yang memakan waktu. Masalah lahan juga menjadi kendala, seperti kesulitan memperoleh lahan di kawasan lindung atau masalah transfer aset untuk proyek energi terbarukan.

3. Pasar: Dalam hal pasar, beberapa hambatan meliputi subsidi besar yang diberikan kepada energi fosil, yang menyebabkan persaingan tidak adil dengan energi terbarukan. Dampak eksternal dari penggunaan energi fosil, seperti polusi dan emisi gas rumah kaca, juga belum diperhitungkan dalam biaya energi fosil. Selain itu, regulasi tarif energi terbarukan yang masih bergantung pada 85 persen BPP PLN, serta kurangnya integrasi pasar yang dapat menciptakan permintaan untuk energi terbarukan, juga menjadi hambatan.

4. Pendanaan: Investasi dalam energi terbarukan memerlukan biaya awal yang besar, namun banyak lembaga keuangan enggan memberikan pinjaman karena menganggap proyek-proyek ini berisiko tinggi. Misalnya, bank domestik mengenakan bunga hingga 10 persen untuk pinjaman proyek energi terbarukan, jauh lebih tinggi daripada 3 persen yang ditawarkan oleh bank asing di negara lain. Akses ke pembiayaan yang terjangkau merupakan tantangan, dan ekosistem pembiayaan yang tepat untuk mendukung energi terbarukan belum terbentuk. Selain itu, ketidakcocokan antara aset keuangan lokal jangka pendek dan kebutuhan pembiayaan jangka panjang untuk proyek energi terbarukan juga menjadi hambatan.

5. Infrastruktur: Di sektor infrastruktur, hambatan utama meliputi perkembangan jaringan listrik yang tidak merata di seluruh pulau-pulau Indonesia. Kapasitas untuk mengelola jaringan secara fleksibel juga terbatas, dan industri manufaktur energi terbarukan Indonesia belum cukup berkembang untuk mendukung kebutuhan sektor ini.

6. Sosial: Di sisi sosial, hambatan utama terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan. Selain itu, tidak ada program yang mendukung kesiapan sumber daya manusia untuk industri energi terbarukan, yang menjadi tantangan dalam pengembangan sektor ini.

7. Politik: Tahun 2024 merupakan tahun politik dengan transisi Presiden, pemimpin daerah, dan beberapa posisi kepemimpinan lainnya, yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan baru dan investasi di Indonesia.

Dengan tekad yang kuat dan kerja sama yang lebih erat, Indonesia diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan mempercepat transisi energi hingga tahun 2025. Dengan langkah-langkah yang lebih efektif dan pemanfaatan maksimal potensi energi terbarukan, Indonesia akan mampu mencapai target ambisius dalam menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.